Beberapa Negara telah melakukan lockdown demi menekan penyebaran pandemi virus corona yang sudah menyerang secara global, akan tetapi tidak untuk Indonesia yang tetap bertahan dan cuman memberlakukan pembatasan saja, tidak penguncian secara menyeluruh di setiap wilayah.
Dan berkaitan dengan hal tersebut, telah mencuri perhatian dari beberapa pengamat. Ada yang memang pro dan ada juga yang memiliki persepsi mereka masing-masing.
Sosiolog sekaligus profesor program studi Indonesia di Universitas Monash Australia, Ariel Heryanto menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengenai opsi lockdown yang tidak kunjung dilakukan pemerintah di tengah situasi teror Virus Corona.
Di acara Indonesia Lawyers Club di TV One, pada Selasa (24/3/2020), Haris mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan lockdown karena enggan memberikan santunan kepada masyarakat sipil yang tidak bisa bekerja karena opsi lockdown tersebut.
Ariel menduga, pemerintah bukannya enggan memberikan santunan, melainkan tidak mampu karena anggaran yang tidak tersedia. Lagi pula, kata dia, pemerintah masih kesulitan menarik pajak terhadap orang-orang kaya di Indonesia.
"Dana yang dibutuhkan sangat besar mengingat jumlah penduduk yang membutuhkan. Belum lagi rumitnya mengelola santunan darurat. Dugaan saya (bisa salah), kalau mampu, pemerintah mau," kata Ariel melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (26/3/2020).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan data dari pemerintah kepada publik. "Tentang dana, tentang risiko, tentang kebutuhan kelompok rentan, tentang wawasan dan strategi pemerintah," ujar Ariel.
"Publik tak perlu bermain duga-dugaan, apalagi curiga. Jadi bukan hanya pengumuman dan keputusan sepihak dari atas," tambahnya.
